Sejarah Pengadilan Negeri Palu Latar Belakang Awal Sejarah Pengadilan Negeri Palu tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan pemerintahan di wilayah Sulawesi Tengah. Pada masa awal kemerdekaan, sistem peradilan di Indonesia sedang dibentuk kembali setelah masa kolonial. Peralihan Ibu Kota dan Awal Pembentukan Pengadilan Tahun 1942, pasukan Sekutu dan Jepang menghancurkan Ibu Kota Afdeling Donggala. Akibatnya, pemerintahan dipindahkan ke Kota Palu pada tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt Tahun 1951 tentang penyelenggaraan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak) dihapus di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu dibentuk Pengadilan Tinggi Makassar yang membawahi seluruh pengadilan negeri di wilayah Sulawesi, termasuk Pengadilan Negeri Donggala yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Palu. ??? Perpindahan Kantor dan Perkembangan Wilayah Pengadilan Negeri Donggala awalnya berkantor di rumah Bapak Yunus di Jalan Sungai Gumbasa dengan beberapa tempat sidang tetap (zitting plaatsen) tersebar di Donggala, Poso, Toli-Toli, dan Luwuk. Kemudian tempat-tempat ini berpindah beberapa kali: Tahun 1953 pindah ke kantor Swapraja; Tahun 1954 ke Kantor Besar di Jalan Ahmad Dahlan; Tahun 1955 menempati rumah Bapak Yoto Djanggola. ?? Status Resmi dan Nama Baru Ketika Kota Palu resmi menjadi Kota Administratif tanggal 27 September 1978, maka pada tahun 1981 Pengadilan Negeri Donggala secara resmi berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Palu. Ketua pertama yang memimpin setelah perubahan nama adalah Bapak W.J. Winardi, S.H. ??? Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Wilayah Hukum Untuk meningkatkan pelayanan yudisial di wilayah Sulawesi Tengah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi ini mencakup beberapa pengadilan negeri, seperti Palu, Poso, Luwuk, dan Toli-Toli. ?? Gedung dan Lokasi Pengadilan Negeri Palu Tahun 1957, Pengadilan Negeri Palu memperoleh tanah hibah dan bangunan dari Pemerintah Daerah di Jalan Matahari (sekarang Jalan Gatot Subroto No. 40). Pada era Pelita III (19791980) dibangun gedung baru di atas lahan seluas 14.800 m di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 46, yang hingga saat ini menjadi kantor resmi Pengadilan Negeri Palu. ?? Perubahan Wilayah Yurisdiksi Seiring pertumbuhan dan pemekaran wilayah administratif: Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2004, wilayah Donggala dikeluarkan dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Palu setelah berdirinya Pengadilan Negeri Donggala. Lalu melalui Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008, dibentuk Pengadilan Negeri Parigi, sehingga wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak lagi berada di bawah hukum Pengadilan Negeri Palu. ?? Jenis-Jenis Peradilan dalam Struktur PN Palu Pengadilan Negeri Palu juga berkembang untuk menaungi beberapa jenis peradilan khusus: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, di mana operasionalnya diresmikan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2011. ????? Daftar Ketua Pengadilan Negeri Palu (1981�Sekarang) Pengadilan Negeri Palu dipimpin oleh sejumlah ketua dari waktu ke waktu, di antaranya: W.J. Winardi, S.H. Moh. Sanusi, S.H. Soeroto, S.H. James Pardede, S.H. Supartomo, S.H. � (lanjutan lengkap sampai ketua yang aktif saat ini) Chairil Anwar, S.H., M.Hum. H. Budi Winata, S.H., M.H. I Wayan Sukradana, S.H., M.H.